Wakil Ketua DPRK Pidie jaya, Pemkab Tidak Punya Progam Hanya kejar Fee.

oleh -35 Dilihat

Ratusan juta rupiah dana untuk membuat Qanun dari rancangan hingga pengesahan, sampai saat ini hampir 150 Qanun sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten (DPRK) namun tidak satupun yang berhasil diterapkan alias jalan ditempat.hal tersebut disampaikan Wakil ketua DPRK Pidie jaya,
Kamis 14/4/2022.

Menurut Hasan Basri
Penyebab tidak jalannya Qanun karena tidak becusnya Pemerintah dalam pengelolaan keuangan, tidak becus DPRK dalam pengawasan.

Masih menurut Hasan Basri, kenapa tidak becus kedua intansi tersebut karena mereka menilai disitu tidak ada keuntungan (fee) kalau yang ada fee buat mereka Itu, dijalankan walau mamfaat untuk masyarakat tidak ada.

Terkait kurangnya pengawasan dari DPRK menurut Hasan Basri hanya beberapa orang saja dari mereka yang memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat,sementara yang lain mendukung pemerintah karena ada fee.

” Qanun tidak jalan, progam tidak jalan,karena yang mereka kejar keuntungan bukan pemamfaatan, kami hanya beberapa orang yang selalu memprotes kebijakan yang diambil pemerintah tapi tetap saja tidak diindahkan “LAGAI TA TOEH GEUNTOEH BAK BABAH ASAI
LAGAI ASAI DROEH KAPAI”,ucap Hasan Basri.

Ditempat yang sama Wakil ketua DPRK H.Syarul Nurfa memambahkan selama ini semua Qanun hanya sebatas pembahasan dan pengesahan saja sedangkan implementasi nya Nol besar, sebab yang dikejar bukan kepentingan umum tapi keuntungan mereka, seharusnya pemerintah mensosialisasikan Qanun tersebut kepada masyarakat tetapi ini tidak dilakukan.

“Qanun tidak jalan karena pemerintah tidak menjalankan ditambah lagi tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat,itu sebabnya Qanun kita jalan ditempat”,tutup Nurfa.
(Herry).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.